Presiden Prabowo Genjot Proyek PLTS 100 GW, Targetkan 17 GW Rampung Tahun Ini.
JAKARTA – Pemerintah Indonesia kini melakukan langkah agresif dalam mempercepat transisi energi bersih. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target total kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).
Instruksi tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, usai melakukan pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Brian menyebut bahwa Presiden memberikan perhatian khusus pada percepatan penggantian pembangkit listrik berbasis diesel yang saat ini masih mendominasi di berbagai daerah.
"Presiden menaruh atensi besar agar transisi ini segera berjalan, terutama untuk mengganti pembangkit diesel. Arahan beliau jelas, prosesnya harus dipercepat," ujar Brian.
Untuk mencapai target besar tersebut, pemerintah menetapkan langkah awal yang ambisius pada tahun 2026 ini, yaitu penambahan kapasitas sebesar 17 GW. Strategi yang diterapkan mencakup dua langkah simultan: melakukan instalasi PLTS baru sekaligus mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah ada.
Brian memaparkan bahwa dari target 17 GW tersebut, sekitar 10 GW di antaranya difokuskan untuk pengurangan ketergantungan pada pembangkit diesel, sementara 7 GW sisanya merupakan penambahan kapasitas PLTS baru.
“Kami sudah melakukan kalkulasi mendalam bersama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, serta para pakar dari perguruan tinggi. Kami optimistis target 17 GW untuk tahun ini dapat terealisasi,” tambahnya.
Mengenai aspek teknis di lapangan, Brian menegaskan bahwa PT PLN (Persero) telah ditunjuk sebagai motor utama dalam eksekusi proyek strategis ini. PLN memegang kendali penuh atas penentuan titik lokasi pembangunan serta teknis instalasi di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil sekaligus mengukuhkan posisi sebagai pemimpin transformasi energi baru terbarukan di kawasan regional. (BPMI Setpres).